Sempat berganti rekanan tiga kali, TNI Angkatan Laut memutuskan meneruskan proyek pengadaan helikopter Mi-2 dari Rusia.
Sempat berganti rekanan tiga kali, TNI Angkatan Laut memutuskan meneruskan proyek pengadaan helikopter Mi-2 dari Rusia. Saat ini kontrak sedang dalam proses, kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Slamet Soebijanto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR kemarin. Untuk diketahui, pengadaan heli ini direncanakan sejak KSAL dijabat Laksamana Indroko Sastrowiryono.
Rencana ini terungkap saat anggota Komisi I dari Fraksi Amanat Nasional, Djoko Susilo, mempertanyakan program pengadaan heli yang sudah lama itu. Ini program lama, sudah terjadi pembayaran uang muka, apakah helikopternya sudah sampai di sini? tanya Djoko.
Djoko kemudian mempertanyakan sumber pembelian Mi-2, apakah dari Rusia atau Polandia. Sebab, kata Djoko, dia pernah mengunjungi Milec--perusahaan produsen Mi-2 di Polandia--dan mendapat keterangan bahwa pabrik itu mendapat pesanan helikopter jenis Mi-2 untuk Indonesia lewat Rusia. Bukankah jalurnya panjang dan akan jadi lebih mahal? tanya Djoko.
Laksamana Slamet menjawab bahwa harga yang disepakati antara TNI AL dan PT Novarindo yang jadi rekanan pengadaan heli adalah US$ 566 ribu per unit. Atau untuk 16 unit yang disepakati US$ 9,061 juta (senilai Rp 5,43 miliar dengan kurs Rp 9.600). Dengan tambahan peralatan lainnya yang dipesan TNI AL, menurut Slamet, total harga untuk 16 unit adalah US$ 11,176 juta.
Soal pergantian rekanan, menurut Slamet, dua agen sebelumnya tidak menunjukkan performa kerja yang baik. Bahkan, menurut Slamet, pengiriman dua heli yang diterima pada 2003 tidak sesuai dengan harapan. Hanya dua unit dan bekas, katanya. Pada 2004, agen dan lender pengganti ditunjuk. Namun, ternyata tidak mampu memenuhi kontrak yang disepakati karena keterbatasan pendanaan, ungkap Slamet.
Novarindo dipilih, kata Slamet, berdasarkan pertemuan pada 22 Maret lalu antara TNI AL dan PLC Rostov Mil--produsen Mi-2 di Rusia. Perusahaan ini meyakinkan TNI AL bahwa Novarindo akan bertanggung jawab penuh dan pendanaannya didukung pemerintah Rusia
Sumber
Comments
Post a Comment