Korupsi PT PAL Dinilai Bukti Rentannya Sektor Pertahanan

Direktur Imparsial Al Araf menyebut terbongkarnya kasus dugaan korupsi di PT PAL membuktikan rentannya sektor pertahanan terhadap kasus korupsi, terutama terkait pengadaan alutsista.

"Potensi dugaan korupsi di sektor alutsista terjadi mulai dari proses pembelian hingga perawatan (maintenance)," kata Araf di Kantor Imparsial, Selasa (4/4).

Araf menyebut ada beberapa pola korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan alutsista, antara lain penggelembungan harga pembelian (mark-up), pembelian alutsista yang di bawah standar hingga pemangkasan biaya perawatan.

Imparsial menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab rentannya korupsi di sektor pengadaan alutsista. Pertama, tertutupnya ruang bagi lembaga independen termasuk KPK untuk mengusut kasus korupsi di sektor pertahanan.

Kedua masih adanya broker (pihak ketiga) dalam proses pengadaan. Ketiga, pembelian alutsista bekas yang sulit diawasi khususnya terkait proses perbaikan.

Keempat, dalih bahwa pembelian alutsista merupakan rahasia negara. Kelima, minimnya pengawasan internal dan eksternal (DPR) dalam proses pengadaan alutsista.

Tama S Langkun dari ICW menyebut perlu ada perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pertananan. Karena selama ini proses pengadaan sangat tertutup untuk publik, sehingga publik tidak bisa melakukan kontrol.

"Harusnya ada batasan mana yang rahasia, mana yang bisa diakses, sehingga publik bisa akses dan bisa kontrol," ujar Tama.

ICW mengapresiasi KPK langkah yang telah berhasil membongkar korupsi yang terjadi di PT PAL. Meski begitu, lanjut Tama KPK juga harus mengusut pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penjualan tersebut.

Apalagi sistem yang digunakan adalah hubungan antar pemerintah. Sehingga ada indikasi penyimpangan juga dilakukan di pihak pemerintah atau Kementerian Pertahanan.

Ke depannya, diharapkan KPK juga bisa melakukan pengusutan dugaan korupsi yang ada di sektor pertahanan khusunya pengadaan alutsista.

Misalnya saja kasus pembelian sukhoi yang dilakukan di masa pemerintahan tahun lalu, kasus pembelian rudal MLRS dari Brazil, dan kasus lainnya yang sebenarnya sudah diadukan ke KPK dan DPR, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.

"Pembelian Sukhoi tentu saja bukan hal yang tidak diketahui oleh KPK, saya percaya KPK sudah mempelajarinya," ujar Tama.
Sumber