Analis pertahanan dan militer, Connie Rahakundini Bakrie, mempertanyakan kembali Visi Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Karena menurutnya, kekuatan TNI Angkatan Udara yang akan merayakan HUT-nya pada 9 Aprli nanti, sampai saat ini belum sesuai dengan visi yang ingin dicapai pemerintah tersebut.
Connie mengatakan, selama ini gelar dan postur kekuatan TNI AU hanya disesuaikan dengan anggaran yang diberikan pemerintah. Padahal, kata dia, kekuatan pertahanan udara bagi sebuah negara yang ingin menjadi poros maritim dunia, harus memiliki roadmap yang pasti dengan melihat tantangan dan segala macam ancaman.
"Kita itu punya visi poros maritim dunia, tapi pengaplikasiannya, roadmap-nya, baik dari kekuatannya, ancamannya, persiapan industrinya, itu nggak ada. Sehingga kita berjalan tanpa roadmap," katanya saat dihubungi rilis.id di Jakarta, Kamis (6/4/2017).
Connie menegaskan, dukungan dari kekuatan TNI AU sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Sehingga, pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan TNI AU untuk menjadi tentara dengan kekuatan yang modern.
"Misalnya, kalau memang proyeksi Presiden Jokowi ingin menguasai dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, red), itu kan artinya TNI kita harus menjadi tentara laut biru atau blue water navy. Nah, menjadi blue water navy itu tidak akan terwujud kalau tidak ada dukungan kekuatan udara," ujar dia.
"Nah, itu artinya, misalnya penguasaan dua samudera, itu tentukan tahunnya, tentukan mau apa di sana, kemudian tentukan juga berapa banyak kita perlu alutsista misalnya," lanjutnya.
Connie menilai, seharusnya TNI AU bisa memberikan penjelasan kepada pemerintah bagaimana seharusnya kekuatan yang diperlukan untuk mewujudkan negara poros maritim dunia. Sudah saatnya, kata dia, pemerintah mengikuti anggaran yang dibutuhkan TNI AU, bukan sebaliknya.
"Sudah harus negara mengikuti anggaran yang diminta. Kan kita ini sudah 71 tahun merdeka, kecuali zaman Bung Karno (Presiden RI Pertama, red) tahun 1962, TNI terus yang mengikuti anggaran negara kan, bukannya negara yang patuh kepada kebutuhan pertahanan," tutupnya.
Comments
Post a Comment